Fraksi Partai Golkar DPRD Bali Sampaikan 15 Hal Terkait Rancangan Perubahan APBD Tahun 2025
Denpasar, PorosBali.com- Rancangan Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 telah disampaikan oleh Gubernur Wayan Koster pada tanggal 9 Juli 2025, yang pada intinya rancangan ini disusun berdasarkan dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran serta Perubahan Prioritas plafon Anggaran Sementara (Perubahan KUA-PPAS) yang telah dibahas dan disepakati bersama. Di sisi lain Perubahan APBD 2025 terjadi karena adanya perubahan proyeksi pendapatan dan belanja yang sebelumnya telah ditetapkan pada APBD Induk tahun 2025. Selanjutnya dengan diterbitkannya Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 menyebabkan perubahan proyeksi pendapatan dan penyesuaian belanja. Sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 mewajibkan Pemda untuk mengalokasikan kembali pada Perubahan APBD sejumlah jenis belanja, termasuk penetapan SILPA tahun 2024 audited serta kebutuhan program dan kegiatan mendesak yang perlu dilaksanakan tahun 2025.
Sesuai dengan penjelasan Gubernur Koster, pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pendapatan lain PAD yang sah dan pendapatan transfer dalam APBD induk tahun 2025 semula ditargetkan sebesarRp 6.02 triliun lebih, meningkat sebesarRp 473 milyar lebih, sehingga menjadi Rp 6.5 triliun lebih, berarti meningkat 7,85%. Sedangkan pada sisi belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, belanja transfer, belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan pada belanja Perubahan APBD 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp 242 milyar lebih dari semula sebesar Rp 6.8 triliun lebih menjadi Rp 7.07 triliun lebih atau meningkat 3,56%.
Dengan demikian berdasarkan besaran pendapatan dan belanja yang dialokasikan pada Rancangan Perubahan APBD Tahun 2025 direncanakan defisit anggaran sebesar Rp 569 milyar lebih. Fraksi Partai Golkar DPRD Bali menyampaikan harapan agar rancangan APBD Perubahan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mencapai tujuan pembangunan daerah Bali sejalan dengan visi-misi Gubernur, Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Seiring dengan itu Fraksi Partai Golkar juga berkomitmen untuk terus mengawal dan mengawasi pelaksanaan APBD Perubahan, serta memastikan anggaran tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk sebesarbesarnya kepentingan masyarakat.
"Untuk itu, Fraksi Partai Golkar memberikan apresiasi kepada Saudara Gubernur terhadap penyusunan Rancangan APBD Perubahan Tahun 2025 yang telah mengakomodir sejumlah kebutuhan mendesak dan strategis di tengah-tengah keterbatasan anggaran yang tersedia," ujar Ketua Fraksi Partai Golkar, Agung Bagus Tri Candra Arka didampingi Wayan Gunawan di ruang Fraksi Partai Golkar, DPRD Bali, Senin (21/7/2025) usai rapat paripurna.
Dijelaskannya, Fraksi Partai Golkar menyampaikan beberapa hal terkait dengan perubahan atas APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:
1. Berdasarkan laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pelaksanaan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025, realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan tanggal 20 Juni 2025 telah mencapai Rp 2.77 (dua triliun tujuh ratus tujuh milyar) lebih atau sebesar 45,96% dari target pendapatan daerah yang sebelumnya telah ditetapkan pada APBD induk Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 6 triliun lebih. Target pendapatan pada rancangan APBD Perubahan Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp 6.5 triliun lebih, berarti meningkat Rp 473 milyar lebih atau 7,85%.
"Sehubungan dengan itu kami Fraksi Partai Golkar meyakini melalui kerja keras dan semangat kebersamaan jajaran Pemprov Bali akan mampu merealisasikan target yang direncanakan. Bahkan khusus untuk Pungutan Wisatawan Asing (PWA) yang ditetapkan sebesar Rp 400 milyar akan terealisasi melampaui target,"jelasnya.
2. Nota Keuangan Raperda Perubahan APBD 2025 yang menggambarkan alokasi Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 khususnya Belanja Modal mengalami penurunan sebesar Rp 158.9 milyar lebih dari semula Rp 1 triliun lebih pada Anggaran Induk 2025 menjadi Rp849 milyar lebih atau menurun 15,77%. Padahal, tujuan belanja modal adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan publik, melalui ketersediaan fasilitas pemerintah daerah serta diharapkan dapat memberikan manfaat untuk jangka panjang. Selanjutnya realisasi belanja modal sampai 20 Juni 2025 baru sebesar Rp 48.2 milyar lebih atau 4.79%.
3. Fraksi Partai Golkar menyambut baik inisiatif Gubernur Koster membuat program satu keluarga satu sarjana yang diarahkan khusus untuk masyarakat miskin. Program ini mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat Bali.
"Namun, setelah kami cermati didalam struktur rancangan Perubahan APBD tahun 2025 program ini belum mendapatkan alokasi anggaran pada rancangan Perubahan APBD tahun 2025," jelas politisi asal Desa Kerobokan, Badung tersebut.
4. Fraksi Partai Golkar menyadari bahwa sarana transportasi perkotaan sangat penting dan dibutuhkan bagi masyarakat luas untuk memperlancar perjalanan dengan cepat, tepat, aman dan murah.
"Namun berdasarkan pengamatan kami, layanan Trans Metro Dewata belum berjalan efektif sesuai dengan harapan masyarakat dan pemerintah daerah. Hal ini karena belum didukung dengan rute dan jaringan transportasi penghubung yang memadai,' ujar Gung Cok, panggilan akrabnya.
Pihaknya mempertanyakan peruntukan anggaran terkait upaya pemerintah untuk memperbaiki pelayanan Trans Metro Dewata pada Rancangan Perubahan APBD Tahun 2025 dimana Pemprov mengalokasikan anggaran sebesar Rp 57 milyar lebih.
5. Fraksi Partai Golkar menyadari bahwa terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 menyebabkan adanya efisiensi belanja. Namun terhadap rancangan belanja pada Nota Keuangan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Fraksi Partai Golkar melihat khususnya urusan pemerintahan bidang pendidikan mengalami penurunan anggaran sebesar Rp 39 milyar lebih dari semula Rp 1,967 triliun lebih menjadi Rp 1,928 triliun lebih. Pada bagian lain, anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana juga mengalami penurunan sebesar Rp 4.4 milyar lebih dari semula Rp 36.6 milyar lebih menjadi Rp 32.2 milyar lebih. Dan bidang komunikasi informatika khususnya Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik juga mengalami penurunan relative besar yakni sebesar Rp 146 milyar dari semula Rp 390 milyar menjadi Rp 243 milyar lebih.
6. Fraksi Partai Golkar juga mencatat bahwa eksekutif di dalam melakukan perencanaan pada Rancangan Perubahan APBD tahun ini menunjukkan kehati-hatian dan lebih realistis. Hal ini dapat dilihat dengan menurunnya Defisit Anggaran dari sebesar Rp 799 milyar pada Anggaran Induk menjadi Rp 569 milyar pada Anggaran Perubahan.
"Sejalan dengan itu, kami senantiasa mendorong Saudara Gubernur untuk terus berinovasi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digali dari berbagai sumber dan sekaligus dalam rangka menekan tingkat ketergantungan dengan Pemerintah Pusat melalui dana transfer yang sampai saat ini relatif besar," sambung Wayan Gunawan.
7. Fraksi Partai Golkar juga menyoroti viral di media social terkait dengan simpang siurnya fungsi dan kewenangan Majelis Desa Adat (MDA) khususnya menyangkut pelantikan Bendesa Adat terpilih.
"Sehubungan dengan itu kami mendesak Saudara Gubernur yang memiliki peran penting dalam pembinaan dan pengawasan desa adat untuk meluruskan batas-batas kewenangan Majelis Desa Adat (MDA) sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat, agar kasus ini tidak berdampak luas pada masyarakat desa adat pada umumnya," tegasnya.
8. Fraksi Partai Golkar mengapresiasi gerak cepat Gubernur Koster dan Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Bali Kementerian PUPR dalam hal penanggulangan kerusakan jalan nasional Denpasar-Gilimanuk. Sebagaimana telah kita ketahui bersama jalan nasional amblas akibat gorong-gorong di depan Pasar Bajera Tabanan pada tanggal 22 Juni 2025 jebol yang mengakibatkan jalan terputus sehingga kemacetan parah tak terhindarkan.
"Sehubungan dengan itu kami mendesak Saudara Gubernur melakukan kajian secara menyeluruh untuk mengantisipasi tidak terulangnya kejadian yang serupa," ucap politisi senior asal Kintamani, Bangli itu..
9. Berdasarkan pengamatan Fraksi Partai Golkar bahwa banyak saluran irigasi di sejumlah tempat tidak berfungsi dengan baik dan rusak, terutama di daerah-daerah pariwisata seperti khususnya di Badung. Untuk itu Fraksi Partai Golkar mengusulkan kepada Gubernur untuk segera melakukan pengalokasian anggaran guna memperbaiki saluran irigasi yang rusak.
10. Fraks Partai GOLKAR telah berkali-kali mengingatkan Gubernur untuk sungguh-sungguh menjalankan amanat Perda RTRW Provinsi Bali mengingat belakangan ini telah terjadi pelanggaran yang massif khususnya pada ruang hijau, lahan sawah yang dilindungi dan pada lahan pertanian berkelanjutan. "Kami mendorong Saudara Gubernur untuk berani melakukan tindakan yang tegas terhadap pelanggaranpelanggaran yang ada," ujar Gunawan yang sudah lima periode menjadi wakil rakyat tingkat Provinsi Bali.
11. Pesta Kesenian Bali (PKB) dengan tema Jagat KerthiLokahita Samudaya: Harmoni Semesta Raya yang telah berlangsung selama sebulan penuh telah berhasil menyedot perhatian masyarakat. Dalam hal ini Fraksi Partai Golkar menyambut baik peran serta Bank Pembangunan Daerah (BPD Bali) yang telah memberikan kepada seluruh sekaa seni perlindungan asuransi kecelakaan dan kesehatan.
"Namun demikian pada sisi lain kami menghimbau agar Pemprov sungguh-sungguh memberikan perhatian kepada seniman dan sekaa-sekaa seni secara berkesinambungan terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya. Sejalan dengan itu terkait pelaksanaan PKB yang sudah berjalan baik tetap perlu dilakukan evaluasi menyeluruh sehingga kegiatan yang sama semakin baik di masa-masa yang akan datang," sarannya.
12. Kasus ikan mati di Danau Batur terjadi lagi, tidak saja merugikan secara material tetapi juga berakibat menurunnya minat masyarakat untuk mengkonsumsi ikan. Sehubungan dengan hal tersebut Fraksi Partai Golkar mendorong Gubernur untuk melakukan kajian dan sekaligus bantuan dana stimulus kepada nelayan setempat agar kasus kematian ikan di Danau Batur tidak terjadi lagi.
13. Belakangan ini marak beredar beras oplosan di pasaran sebagaimana dilansir oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Disebutkan, dari 268 merek beras yang diuji di 13 laboratorium di 10 Provinsi, sebanyak 212 merek ditemukan bermasalah.
"Sehubungan dengan itu kami Fraksi Partai Golkar mendesak Saudara Gubernur untuk melakukan sidak," tegasnya.
14. Penerimaan Siswa Baru sudah ditutup pekan lalu. Namun pascadilakukannya orientasi pengenalan lingkungan sekolah, ternyata masih banyak siswa yang belum tertampung. Sehubungan dengan itu pihaknya mengharapkan Gubernur membuat skema sedemikian rupa sehingga seluruh siswa bisa diterima di sekolah tempatnya mendaftar masing-masing.
15. Fraksi Partai Golkar juga mempertanyakan terkait Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 yang menandai dimasukannya proyek pembangunan Bali Utara dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2026 sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat membangun 12 infrastruktur demi pembangunan yang lebih merata di Provinsi Bali. (pbm1)
Komentar