Matangkan Program Kerja, Rapat Komisi IV DPRD Badung Hadirkan Tiga OPD
- 06 April 2022
- Info & Peristiwa
- Badung
Badung, PorosBali.com- Dalam upaya mematangkan program kerja yang akan dilaksanakan pada 2022 ini, Komisi IV DPRD Badung menggelar rapat kerja yang dipimpin oleh Made Suwardana, Selasa (5/4/2022).
Rapat kerja kali ini menghadirkan tiga organisasi perangkat daerah (OPD) yakni Dinas Pendidikan dan Olah Raga (Disdikpora), Dinas Kebudayaan (Disbud), dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker).
Ketua Komisi IV Made Suwardana didampingi Nyoman Dirgayusa, Luh Gede Rara Hita Sukma Dewi, Gusti Agung Inda Trimafo Yudha, Luh Gede Sri Mediastuti dan Edy Sanjaya. Dari ketiga OPD hadir Kadisdikpora Gusti Made Dwipayana, Kadis Kebudayaan Gde Eka Sudarwita, dan Kadisperinaker IB Oka Dirga.
Dalam rapat kerja, ketiga OPD secara bergiliran diberi kesempatan memaparkan program kerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2022.
Setelah ketiga OPD menyampaikan secara garis besar rencana program kerja tersebut, selanjutnya anggota Komisi IV menyampaikan beberapa program dan fakta lapangan terkait dengan ketiga OPD. Diantaranya mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di kalangan pariwisata terkait covid-19, sejumlah kasus pendidikan dan di kebudayaan.
Untuk sektor pendidikan, Made Suwardana mengungkapkan, SMP 5 Abiansemal sudah menamatkan siswanya. Namun hingga saat ini, gedung sekolahnya belum ada.
"Para siswa belajar di sejumlah sekolah lainnya. Sebelum covid pun, para siswa sudah jaga jarak. Kelas I numpang di sekolah A, kelas II numpang di sekolah B dan kelas III numpang di sekolah C,” jelas Suwardana.
Untuk itu pihaknya meminta Disdikpora memberi prioritas pada pembangunan gedung SMP 5 Abiansemal sehingga mereka tidak terpencar terus dalam belajar.
"Ini terjadi sejak pandemi covid belum melanda namun hingga kini gedung sekolah belum berwujud," imbuh Suwardana.
Tambah Suwardana, hal serupa terjadi di SMP 7 Mengwi yang ada di Cemagi seperti diungkap anggota Komisi IV Edy Sanjaya. Sekolah ini akan segera menamatkan siswanya namun hingga kini belum memiliki gedung sekolah. Saat ini Disdikpora mengelola dana hingga Rp 173 miliar termasuk untuk perbaikan gedung sekolah. Pihaknya pun mempertanyakan apakah perbaikan gedung akan dilaksanakan tahun ini.
Sementara anggota Komisi IV Luh Gede Sri Mediastuti mengungkapkan gedung SD 5 di Kuta yang tanahnya milik orang lain sehingga gedungnya tetap rusak karena tak bisa diperbaiki karena status tanah yang belum jelas.
Menurutnya, pemilik sudah sangat terbuka. Apakah akan dibeli atau tukar guling atau akan pindah ke lokasi yang baru. “Kami minta ketegasan Disdikpora dan jawabannya ditunggu secepatnya,” tegasnya.
Selain tiga kasus sekolah, beberapa kasus pendidikan yang mencuat di antaranya kekurangan guru, kasus kecurian di sejumlah sekolah dan yang lainnya.
Sementara itu dari Disperinaker, terungkap informasi bahwa karyawan yang sebelumnya di-PHK saat ini mulai dipanggil untuk kembali bekerja. (Pbm2)
Komentar