Sistem Ganjil-Genap Belum Saatnya Diberlakukan, Komisi II DPRD Badung Segera Cek ke Lapangan
- 27 September 2021
- Pariwisata
- Badung
Badung, PorosBali.com- Rencana pembukaan pariwisata Internasional seiring turunnya level PPKM di Bali termasuk khususnya di Badung menjadi angin segar pemulihan perekonomian masyarakat. Namun demikian sistem ganjil genap nomor polisi kendaraan menuju daerah tujuan wisata yang akan diterapkan, dinilai belum saatnya diberlakukan. Pasalnya, sampai saat ini kunjungan wisatawan ke Daerah Tujuan Wisata (DTW) terutama di Kuta dan Nusa Dua masih sepi. Oleh karena itu perlu dikaji kembali penerapan ganjil genap tersebut di kawasan pariwisata di Badung. Hal ini mengemuka dalam Rapat Kerja Komisi II DPRD Badung dengan Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, dan Dinas Kominfo Badung, Senin (27/9/2021).
Raker yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Badung Gusti Anom Gumanti tersebut dihadiri anggota Komisi II lainnya yaitu Gusti Ayu Inda Trimafo Yudha, Made Wijaya, Luwir Wiyana, Kadek Setiari, serta Gusti Lanang Umbara. Sementara dari pihak eksekutif hadir Plt. Kadis Pariwisata Cok. Raka Darmawan, Kadis Kominfo Gusti Ngurah Jaya Saputra, serta perwakilan dari Dinas Perhubungan.
Menurut Anom Gumanti, walau sudah dibuka, objek wisata Kuta belum banyak pengunjung.
“Saat ini kondisinya masih cukup lengang. Karena itu, kami pikir ganjil-genap tak perlu diterapkan di Kuta,” tegas Anom Gumanti.
Jika nanti kondisinya sudah normal, menurut politisi PDI Perjuangan asal Kuta ini, pengunjung membludak dan kemacetan kembali seperti situasi biasanya, dirinya sepakat untuk menerapkan ganjil genap.
"Selain untuk mengurangi kerumunan dan mencegah penyebaran covid-19, tegasnya, ganjil genap diperlukan untuk mengurangi kemacetan," ujarnya.
Sementara Made Wijaya mengungkapkan Bali sangat berbeda dengan wilayah lain seperti Jakarta. Menurutnya sistem ganjil-genap tak cocok diterapkan di objek wisata. "Jika dipaksakan, kebijakan ganjil genap ini akan memunculkan lebih banyak konflik dibandingkan keselarasan," terang Politisi Gerindra asal Tanjung Benoa ini.
Hal senada disampaikan Wayan Luwir Wiyana, yang mengatakan Bali belum perlu menerapkan ganjil genap. Pasalnya, Ketika ini dipaksakan, dikhawatirkan memunculkan masalah.
“Ganjil genap belum perlu diterapkan. Namun jika nanti kunjungan membludak, baru adakan evaluasi,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Anggota Komisi II lainnya Gusti Lanang Umbara lebih banyak menyoroti kesiapan akomodasi maupun DTW dalam mengantisipasi virus varian baru jika pariwisata sudah dibuka untuk wisatawan internasional.
"Dinas Pariwisata mesti memiliki langkah-langkah untuk mengecek kesiapan hotel dan DTW dalam rangka menciptakan kepercayaan kepada wisatawan," pintanya.
Selain itu ia juga meminta Dinas Kominfo memperbaiki sinyal internet di DTW Badung Utara yang selama ini sangat lambat.
Anggota Komisi II lainnya Kadek Setiari mempertanyakan CHSE bagi pelaku UMKM khususnya kuliner di wilayah Abiansemal Badung. Ia berharap penerapan tersebut tidak terlalu ketat karena menyangkut usaha kecil masyarakat.
setelah melalui diskusi cukup alot dengan dengan argumentasi sesuai faktab di lapangan, Plt. Kadis Pariwisata Cok. Raka Darmawan dan Komisi II sepakat akan turun ke lapangan untuk mengecek SOP jelang pariwisata dibuka.
"Pengecekan ke lapangan terkait penerapan aplikasi pedulilindungi, penerapan prokes, dan sebagainya," pungkas Cok Raka Darmawan. (Pbm2)
Komentar