Komisi I DPRD Badung Gelar Raker dengan Empat OPD
- 01 April 2024
- Info & Peristiwa
- Badung
Badung, PorosBali.com- Komisi I DPRD Badung menggelar rapat kerja (raker) membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati Badung Tahun Anggaran 2023 di Ruang Rapat Gosana II Lantai II Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Senin (1/4/2024). Raker dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Badung Made Ponda Wirawan didampingi Wakil Ketua I Komisi I DPRD Badung I Wayan Regep dan anggota I Wayan Loka Astika serta AA Ngurah Ketut Nadi Putra.
Raker tersebut menghadirkan empat organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, seperti Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Badung yang diwakili Kasubag Perencanaan Made Sastrini, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Kalaksa BPBD) Kabupaten Badung, I Wayan Darma, perwakilan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Badung I Gusti Agung Ketut Suryanegara serta sejumlah tenaga ahli.
Pada kesempatan tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Badung Made Ponda Wirawan menyampaikan, pihaknya dari Komisi I DPRD Kabupaten Badung meminta pertanggungjawaban kepada masing-masing OPD terkait Laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati Badung Tahun Anggaran 2023 mengenai penyerapan anggaran-anggaran yang ada dan juga pelayanan masyarakat. “Hal itu kita jadikan evaluasi untuk tahun-tahun selanjutnya,” kata Ponda Wirawan.
Meski secara laporan keuangan yang terserap sudah dipantau DPRD Badung, pihaknya juga meminta penerapan disiplin terhadap pegawai-pegawai yang memang tidak mengikuti aturan dengan baik. Oleh karena itu, pihaknya memberi saran kepada semua OPD untuk mengambil tindakan yang tegas.
Baca Juga: Nyoman Satria Terima Kunker DPRD Kabupaten Blitar
“Karena kita memberikan contoh kepada masyarakat Kabupaten Badung bagaimana kita memberikan pelayanan terbaik. Bagaimana kita di dalam tidak bisa disiplin otomatis pelayanan kepada masyarakat Badung akan tidak maksimal,” tegasnya.
Untuk itu, pihaknya ke depan mengoptimalkan tindakan-tindakan disiplin kepada semua tenaga-tenaga kegiatan yang ada di Kabupaten Badung. “Apalagi, tadi disampaikan oleh BKPSDM bagaimana kita nanti memberikan apresiasi kepada mereka yang benar-benar bekerja untuk kita jadikan penilaian,” terangnya.
Mengenai adanya surplus APBD Badung sejumlah Rp 1 triliun lebih, Ponda Wirawan menyebutkan hal itu sebagai sebuah kinerja yang bagus dari Pemerintah Kabupaten Badung, dalam hal Bupati Badung. “Bagaimana dalam situasi seperti ini adanya surplus sekitar Rp 1 triliun, kami tetap berkoordinasi dengan pimpinan di DPRD Kabupaten Badung untuk segera berkomunikasi dengan Bapak Bupati dalam penggunaan anggaran, untuk digunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Badung,” pungkasnya. (pbm2)
Komentar