Sinkronisasi Program Kerja dan Anggaran, Komisi IV DPRD Badung Gelar Rapat Kerja dengan OPD Terkait
- 21 Oktober 2021
- Info & Peristiwa
- Badung
Badung, PorosBali.com- Dalam rangka mematangkan anggaran untuk program kerja yang akan dilaksanakan oleh eksekutif, Komisi IV DPRD Badung menggelar rapat kerja dengan sejumlah OPD terkait yang meliputi Dinas Sosial (Disos), Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Dinas Kesehatan, RS Mangusada, Dinas Kebudayaan, Disperinaker, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pad ajari Kamis (21/10/2021).
Ketua Komisi IV Made Sumerta yang memimpin rapat, didampingi anggota Luh Putu Gede Rara Hita Sukma Dewi, Made Suwardana dan Nyoman Gede Wiradana.
"Kami ingin mengetahui dan memastikan program yang akan dilaksanakan oleh OPD. Karena fungsi kami sebagai penganggaran dan pengawasan. Artinya agar ada sinkronisasi program kerja dengan anggaran," ujar Made Sumerta.
Dinas Sosial melalui Sekretaris AA Istri Agung Swandewi menyampaikan untuk anggaran tunjangan lansia mengalami penurunan dari Rp 1 juta menjadi Rp 500.000 per orang. Yang berhak menerima adalah warga yang tercantum dalam DTKS. Program lain Dinas Sosial juga menyalurkan bantuan untuk disabilitas berupa kursi roda, alat bantu dengar, dan tongkat tripod. Untuk bantuan ini juga mengalami pengurangan. “Di APBD Perubahan kami mengajukan 50 kursi roda, namun yang disetujui hanya 26 buah. Pada 2022 kami tetap mengajukan 50 buah,” ujarnya.
Sementara Dinas Kesehatan melalui Sekdis Kesehatan Nyoman Oka Jenyana, mengungkapkan pada tahun 2022 menerima anggaran Rp309 miliar. Namun dari jumlah ini yang bisa dieksekusi hanya Rp293,7 miliar. Dana ini nantinya terserap 41 persen untuk gaji dan tunjangan Rp 153 miliar, tenaga kegiatan seperti untuk Jumantik dan Ambulan Desa Rp 75 miliar, untuk Jamkesmas Rp 30 miliar, dan untuk operasional hanya Rp29 miliar untuk belanja modal dan operasional.
Pada kesempatan ini, anggaran untuk akreditasi khususnya untuk survei pusat sebesar Rp 754 juta yang belum ada. Oleh karena itu ia berharap Komisi IV bisa memfasilitasi sehingga program akreditasi puskesmas bisa berjalan dengan baik. (Pbm2)
Komentar