• Home
• Ekonomi & Bisnis

Dorong UMKM Kewilayahan Naik Kelas, Rai Wirajaya dan BI Bali Gelar FGD Libatkan Akademisi Unud

• 08 September 2023
• Ekonomi & Bisnis
• Denpasar

Denpasar, PorosBali.com- Anggota Komisi XI DPR RI Dapil Bali I Gusti Agung Rai Wirajaya (ARW) menyebut peran UMKM sangat kuat dalam pertumbuhan ekonomi. Bahkan, dalam situasi perekonomian yang sulit saat pandemi Covid-19, UMKM mampu bertahan. Tak hanya itu, Rai Wirajaya juga mengingatkan bahwa UMKM menjadi penyelamat saat krisis perekonomian Tahun 1998 silam. Untuk itu penguatan UMKM harus terus dilakukan agar semakin kuat, apalagi di era digitalisasi saat ini.

"Kami memandang perlu terus upaya menguatkan UMKM dan mendorong semakin banyak UMKM naik kelas sehingga secara kontinyu kembangkan UMKM jadi kelas entrepreneur yang baik," ungkap ARW, saat menjadi pembicara Focus Group Discussion (FGD) yang mengangkat tema “Pemberdayaan dan Pertumbuhan UMKM Berbasis Kewilayahan di Provinsi Bali” di The Vasini Smart Boutique Hotel, Denpasar, Kamis (7/9/2023).

Dalam diskusi yang diikuti oleh para pelaksana kewilayahan seperti perbekel, lurah dan kepala lingkungan se-Kecamatan Denpasar Utara ini, lebih lanjut Rai Wirajaya mengungkapkan dirinya mengajak kepala kewilayahan dan lingkungan untuk mendorong di masing wilayah agar bersinergi menginformasikan bersama membangun dan membangkitkan UMKM. Terlebih Bank Indonesia sedang getol membangun UMKM.

I Gusti Agung Rai Wirajaya, S.E, M.M. (Foto/ist)

"Semakin banyak UMKM semakin bagus dalam menjaga ekonomi bangsa. Namun masih banyak kendala yang dihadapi UMKM seperti akses permodalan hingga masih banyak UMKM yang belum melek mengurus perizinan seperti mengurus NIB (Nomor Induk Berusaha) yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi pelaku UMKM, salah satunya mempermudah mendapatkan akses bantuan pemerintah," papar ARW.

Menurut Rai Wirajaya, secara nasional banyak ada konglomerat namun ketika terjadi permasalahan ekonomi, resesi ekonomi, yang paling dulu kolaps para konglomerat. Di sisi lain UMKM justru kuat bisa menopang ekonomi, terbukti saat pandemi, UMKM menjadi ujung tombak perekonomian.

Dalam diskusi yang juga diikuti perwakilan pelaku UMKM dan tokoh perempuan milenial Denpasar sekaligus pengurus Yayasan Adisti Raditya Wrehatnala, Anak Agung Istri Paramita Dewi yang  turut menggagas acara ini, Agung Rai Wirajaya mengungkapkan inflasi sudah teratasi namun tetap menjadi perhatian. Dikatakannya, jika UMKM tidak diperhatikan akan menimbulkan inflasi baru.

Penyerahan kenang-kenangan oleh Anak Agung Istri Paramita Dewi. (Foto/ist)

"Maka kami terus mendorong menumbuhkan UMKM. Masih ada UMKM terbentur NIB, karena NIB ini syarat ketika teman-teman mau mengakses bantuan pemerintah. Ada kuota bantuan BI belum bisa kita penuhi karena belum ada NIB. Dan ini sangat penting kita diskusikan bagaimana respon kepala kewilayahan mendorong UMKM di wilayahnya mengurus NIB,” terang politisi militan PDI Perjuangan ini.

Pada kesempatan tersebut Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja memaparkan data mengenai pertumbuhan ekonomi Bali yang saat ini tumbuh 5,60 persen di atas rata-rata pertumbuhan nasional dan diproyeksikan sampai akhir tahun 2023 ini pertumbuhan ekonomi masih tetap berada di level tinggi di kisaran 5 persen yang ditopang tingginya konsumsi masyarakat, bangkitnya sektor pariwisata dan program insentif pemerintah. Di sisi lain tingkat inflasi juga terjaga di angka 2,99 persen. 

Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja. (Foto/ist)

"Data-data ekonomi tersebut menurutnya menjadi cerminan keberhasilan sinergi bersama Pemerintah Daerah (Pemda) dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta otoritas lainnya," ucap Erwin.

Ditambahkannya, selain itu juga karena faktor stabilnya pasokan komoditas dan panen komoditas di Bali cukup baik. Dari pertumbuhan yang baik dan inflasi terjaga di dalamnya ada kontribusi UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas harga.

"BI Bali mengapresiasi komitmen dan keseriusan Pemerintah Provinsi Bali dalam membangun UMKM dimana UMKM sudah masuk dalam enam sektor unggulan Ekonomi Kerthi Bali," jelasnya seraya menyebut dibutuhkan kehadiran UMKM dari skala besar hingga skala kecil mengingat kontribusi UMKM kepada perekonomian nasional sangat besar.

Erwin menjelaskan kontribusi UMKM terhadap jumlah unit usaha 99,9 persen (65,5 juta UMKM), kontribusi UMKM pada Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sebesar 57,14 persen, serapan tenaga kerja dari UMKM mencapai 119, 56 juta tenaga kerja (96,92 persen). Namun demikian, sambung Erwin, masih ada beberapa tantangan dari UMKM.

“Pertama harus naik kelas, harus mampu ciptakan value added dari produk yang dihasilkan, harus mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi, punya manajemen dan akses pasar yang baik. Itu semua menjadi indikator untuk pemberdayaan UMKM,” ungkapnya.

Erwin pun mengungkapkan framework pengembangan UMKM yang dilakukan BI Bali yang menekankan pada tiga hal utama. Pertama, pengembangan kapasitas UMKM. Kedua, korporatisasi UMKM, mendorong UMKM punya perizinan, Ketiga, aspek pembiayaan. BI melakukan bisnis matching memperluas akses pembiayaan UMKM, menyiapkan UMKM jadi bankable.

Sementara, akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Dr. Made Dwi Setyadhi Mustika yang kerap disapa Dede ini juga sepakat bahwa hanya UMKM yang punya kekuatan penuh bertahan dalam masa-masa sulit. Jadi itulah kenapa UMKM penting dikembangkan. Ia menekankan bahwa kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka program pengembangan UMKM di satu daerah, bertujuan untuk mengetahui tahapan-tahapan yang perlu dilakukan agar program pengembangan UMKM tepat sasaran.

Dr. Made Dwi Setyadhi Mustika. (Foto/ist)

"Kerja sama ini selanjutkan dikolaborasikan dengan pihak swasta, akademisi, dan masyarakat setempat, untuk mengetahui keterbatasan maupun kekuatan dari sumber daya yang dimiliki,” terangnya.

Ia juga mengatakan monitoring dan evaluasi partisipatif merupakan tahapan yang perlu dikolaborasikan lebih lanjut oleh stakeholder terkait agar program pengembangan UMKM berbasis kewilayahan menjadi lebih tepat sasaran. (Pbm6)